Wakil Gebernur Maluku Bersama Bupati dan Walikota Serta Ketua DPRD se-Maluku Temui Pimpinan DPR RI, Soal Masalah Tes CPNSD Tahun 2018.

rapat soal CPNS

Sistem penerimaan CPNS 2018 berbasis online, dinilai telah memasung hak-hak anak daerah Maluku, untuk mengabdi sebagai PNS. Apalagi, metode seleksi menggunakan pola Computer Assisted Test (CAT), dengan standar kelulusan sesuai passing grade yang ditetapkan, justru menyulitkan para peserta untuk lolos ke tahap berikutnya.
Keluhan ini disampaikan Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua saat bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Gedung DPR RI, Kamis (15/11), terkait CPNS 2018. Dalam pertemuan itu, Wagub Maluku didampingi para Bupati dan Ketua DPRD Maluku.
Menanggapi keluhan itu, Fahri Hamzah mengatakan, kebutuhan daerah akan sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini ASN dan PNS mendesak, dan tidak bisa ditunda, karena harus segera bekerja.
Sementara, lanjut politisi dari PKS itu, mungkin pemerintah punya standar kualifikasi tertentu yang kemudian membatasi jumlah kelulusan. Bahkan jika dilihat, kelulusannya seleksi kompetensi dasar (TKD) tes CPNS 2018 di bawah 2 persen di beberapa tempat.
“Karena itu harus ada kebijakan yang ditahap awal. Paling tidak dijelaskan sejak awal oleh pemerintah bagaimana cara memenuhi angka yang ada itu. Teman-teman ini (Maluku), berharap jangan pemenuhannya nanti, semua orang datang dari daerah-daerah yang dianggap maju, mengisi kedaerah. Itu juga jadi problem,” ujarnya.
Sekali lagi, Fahri Hamzah meminta agar pemerintah harus menjelaskan bagaimana ini akan diatasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sebab kebutuhan akan SDM di daerah juga tidak bisa menunggu lama, karena akan ada yang pensiun.
“Mereka akan pensiun, nah kalau ada yang pensiun kan harus yang mengisinya. Nggak bisa kemudian seperti mesin yang nggak pakai pensun. Ini kan bukan mesin, tetapi manusia. Jadi ini yang harus dijelaskan supaya penantiannya itu jangan terlalu lama, dan mereka memerlukan jumlah yang dibutuhkannya itu terpenuhi semuanya,” tambahnya lagi.
Ditanya soal banyaknya yang terkendala administrasi dalam proses penerimaan CPNS, Fahri Hamzah pun berharap jangan problem adiministrasi ini membuat lambat dan seperti bertele-tele. Padahal keperluannya besar sekali dan perlu waktu yang cepat.
“Jadi intinya, pemerintah terbuka dan harus memberikan timetable yang fix kepada daerah, karena kan harus jalan juga. Di satu sisi mereka keluaran pensiunannya banyak, tapi kapan terimanya yang baru dalam jumlah yang memadai,” cetusnya.
Untuk hal ini, DPR akan mengkomunikasikannya dengan pemerintah, baik melalui komisi terkait maupun langsung kepada Presiden. Apalagi, keluhan ini bukan hanya di Maluku saja, tetapi juga menjadi keluhan di beberapa daerah, terutama Indonesia wilayah timur yang paling banyak keluhannya.

Berita DPRD Maluku Tenggara

Bawaslu RI Gelar Rakornas Di Maluku Tenggara Dan Kota Tual

Bawaslu RI Gelar Rakornas Di Maluku Tenggara Dan Kota Tual

Langgur : Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku, Abdullah Ely, mengapresiasi terselenggaranya Rapat Koordinasi Nasional Penyelesaian Sengketa proses Pemilu tahun 2019 yang diikuti Baw...

Anggota DPRD Malra Soroti Masalah Sampah di Kawasan Batu Jatuh

Anggota DPRD Malra Soroti Masalah Sampah di Kawasan Batu Jatuh

Langgur, Masalah sampah di kawasan Batu Jatuh, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) dinilai sudah sangat memprihatinkan dan kini mendapat sorotan dari DPRD setempat. Dikatakannya, s...

Bupati Tinjau Lokasi Pembangunan Pelabuhan Feri Di Ohoi Wearlilir

Bupati Tinjau Lokasi Pembangunan Pelabuhan Feri Di Ohoi Wearlilir

Langgur, Dalam rangka menindaklanjuti pembangunan pelabuhan feri di Desa Wearlilir, Bupati Maluku Tenggara (Malra) H. Muhamad Thaher Hanubun turun langsung meninjau ke lokasi pembangunan, Senin (19/1...

Wakil Gebernur Maluku Bersama Bupati dan Walikota Serta Ketua DPRD se-Maluku Tem...

Wakil Gebernur Maluku Bersama Bupati dan Walikota Serta Ketua DPRD se-Maluku Temui Pimpinan DPR RI, Soal Masalah Tes CPNSD Tahun 2018.

Sistem penerimaan CPNS 2018 berbasis online, dinilai telah memasung hak-hak anak daerah Maluku, untuk mengabdi sebagai PNS. Apalagi, metode seleksi menggunakan pola Computer Assisted Test (CAT), deng...

DPRD Maluku Tenggara Akan Terus Dorong Pemkab Malra Untuk Akreditasi Puskesmas

DPRD Maluku Tenggara Akan Terus Dorong Pemkab Malra Untuk Akreditasi Puskesmas

Langgur, sesuai Permenkes 75 Tahun 2014, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) wajib menangani sekitar seratus lebih jenis penyakit. Untuk itu, akreditasi Puskesmas harus dilakukan. Demikian yang di...

Ketua DPRD Maluku Tenggara Apresiasi Pendekatan Masyarakat Kei Melalui Adat Dan...

Ketua DPRD Maluku Tenggara Apresiasi Pendekatan Masyarakat Kei Melalui Adat Dan Budaya

Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara S.T.A. Welerubun, SH, mengapresiasi langkah awal Pemerintahan Bupati Maluku Tenggara, Drs. M. Thaher Hanubun dan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Ir. P. Beruatwarin,...

Bupati Malra Drs. M. THAHER HANUBUN Dan Wakil Bupati Malra Ir. P. BERUATWARIN, M...

Bupati Malra Drs. M. THAHER HANUBUN Dan Wakil Bupati Malra Ir. P. BERUATWARIN, M.Si Mengawali Tugas Dengan Menggelar Prosesi Adat

Bupati Malra, Drs. M. Thaher Hanubun, usai ritual adat di Ohoi Feer menerangkan, prosesi adat sebagai wujud kemauan bertugas di Kabupaten Malra. “Maka kami bersihkan diri dengan pengakuan secara sada...

«
||
»